THE MEDICOLEGAL ASPECT OF CRIMINAL VACCINES AND THEIR CONSEQUENTIAL DAMAGES

Healthy human resources will make it easier for the country to achieve development goals in the field of health The development of health sector in Indonesia currently has double burden, namely the burden of infectious diseases and degenerative diseases. For the prevention of infectious diseases, an immunization program is held in Hospitals, clinics, and physician practices. Programs that are good enough to improve public health status are tainted with the circulation of fake vaccines that are not only a medical problem, but also bring implications to the social and legal fields. The existing regulation has not explicitly set forth the forgery of the vaccine, so in law enforcement it is still based on the interpretation of law enforcers both in determining the material law and the formal law of this medicolegal case. It is worth reviewing the role of the law as a means of social control and social engineering. Through a conceptual approach, legislation and hermeneutics, and based on the humanitarian paradigm, this paper seeks to explore the medicolegal aspect of a fake vaccine holistically, so that law as a public guide in health can provide protection for all stakeholders involved mainly in the production, distribution and Use of the vaccine in medical care. Case studies of fake medicolegal vaccine found that during this time, the handling of fake vaccines has not been specifically regulated and still equated with counterfeit medicines, whereas in terms of substance, the vaccine is different from the drugs. Expectations for the creation of responsive legal protection in the field of medical services in the future, strived by reconstruction of the Health Act, a one-door management system, effectiveness and efficiency of government performance, revitalization of professional association functions and law in terms of socialization, health promotion, education, and advocacy

LAW OF RESEARCH DEVELOPMENT AND UTILIZATION OF FOOD RESOURCES IN THE FRAMEWORK OF STRENGTHENING FOOD SECURITY

AbstractFood security is a multidimensional problem that covers economic, social and legal aspects. This economic problem arises from the existence of commodity aspects in food resources that correlate with the social conditions of the community related to research and use of food, also to the law which becomes the guiding rule in its function to protect the constitutional rights of research and use of food. In this paper, the research covers food availability and affordability, while utilization covers production to food consumption. Availability and affordability of food needs have been done through food diversification, among others by genetic engineering, which then at the utilization level will result in acceleration of the food security program. The interdisciplinary approach results a humanist legal concept of research and utilization by not leaving human aspects and the survival of biological resources, so that in the research and utilization of food resources the existence of life values cannot be reduced by commodity factors. The strengthening of research regulations and the utilization of food resources is carried out by constructing legislation at the level of applicable Government Regulations with the revitalization of the Food Security Institution at the regional level that performs the function of controlling and evaluating research and food resources in the regions within the frame of humanity and justice.Keywords: endurance; food; natural resourcesAbstrakKetahanan pangan adalah masalah multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan hukum. Masalah ekonomi ini muncul dari adanya aspek komoditas dalam sumber daya pangan yang berkorelasi dengan kondisi sosial masyarakat terkait dengan penelitian dan penggunaan pangan, juga hukum yang menjadi pedoman aturan dalam fungsinya untuk melindungi hak-hak konstitusional penelitian dan menggunakan makanan. Dalam makalah ini, penelitian mencakup ketersediaan dan keterjangkauan pangan, sedangkan pemanfaatan mencakup produksi untuk konsumsi makanan. Ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pangan telah dilakukan melalui diversifikasi pangan, antara lain oleh rekayasa genetika, yang kemudian pada tingkat pemanfaatan akan menghasilkan percepatan program ketahanan pangan. Pendekatan interdisipliner menghasilkan konsep hukum humanis penelitian dan pemanfaatan dengan tidak meninggalkan aspek manusia dan kelangsungan hidup sumber daya hayati, sehingga dalam penelitian dan pemanfaatan sumber daya makanan keberadaan nilai-nilai kehidupan tidak dapat dikurangi oleh faktor-faktor komoditas. Penguatan peraturan penelitian dan pemanfaatan sumber daya makanan dilakukan dengan membangun undang-undang di tingkat Peraturan Pemerintah yang berlaku dengan revitalisasi Lembaga Ketahanan Pangan di tingkat daerah yang melakukan fungsi mengendalikan dan mengevaluasi penelitian dan sumber daya makanan di wilayah dalam bingkai kemanusiaan dan keadilan.Kata kunci: ketahanan; pangan; sumber daya ala

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERIAN HAK CIPTA ATAS “SALAM NAMASTE” SEBAGAI PENGUATAN IDENTITAS SOSIAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Abstract"Salam Namaste" is a gesture of placing your palms together on your chest and bending your body slightly, which is commonly practiced by Indonesians as a symbol of respect for someone they meet. This body gesture is a safe way of interacting during a pandemic, because it can minimize virus transmission through body contact without losing the noble meaning of human interaction with each other. "Salam Namaste" is a means of communication that unites the diversity of Indonesian cultures. This paper uses a conceptual, statutory and eclectic approach to "Salam Namaste" which is a form of traditional cultural expression. Indonesian culture is full of wisdom, so that "Salam Namaste" deserves legal protection in the form of State-owned Intellectual Property Rights as regulated in Article 38 of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright.Keywords: copyright; local wisdom "Salam Namaste"; strengthening of social identityAbstrak“Salam Namaste” merupakan gestur tubuh mengatupkan kedua telapak tangan di dada dan sedikit membungkukkan badan, yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai simbol penghormatan terhadap seseorang yang dijumpai. Gestur tubuh ini menjadi cara berinteraksi yang aman di masa pandemi, karena dapat meminimalisir penularan virus lewat kontak tubuh tanpa kehilangan makna luhur interaksi manusia dengan sesamanya. “Salam Namaste” menjadi sarana komunikasi yang menyatukan keragaman budaya Indonesia. Tulisan ini menggunakan pendekatan konseptua,  perundang-undangan serta eklektik terhadap “Salam Namaste” yang merupakan suatu bentuk ekspresi budaya tradisional. Budaya Indonesia sarat makna kearifan, sehingga “Salam Namaste” sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual  milik negara sebagaimana diatur pada Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

PERLINDUNGAN HUKUM BERPARADIGMA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB PADA RISET DAN PEMANFAATAN HUMAN STEM CELL (SEL PUNCA MANUSIA) DI BIDANG KESEHATAN

Abstrak Yovita Arie Mangesti, T311308017, Perlindungan Hukum Berparadigma Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab pada Riset dan Pemanfaatan Human Stem Cell (Sell Punca Manusia) di Bidang Kesehatan. Disertasi ini bertujuan untuk menemukan Model Perlindungan Hukum berparadigma Kemanusiaan yang adil dan beradab pada riset dan pemanfaatan Human Stem cell (Sel Punca Manusia) di bidang kesehatan. Perlindungan Hukum ini dibutuhkan untuk mengantisipasi kemajuan teknologi Human Stem cell yang menjanjikan terapi, tetapi juga membawa implikasi di bidang etika, sosial, dan hukum. Human Stem cell memiliki potensi permasalahan kemanusiaan, yang berimplikasi pada masalah etika dan hukum. Ketika pelayanan kesehatan dikonstruksi sebagai bisnis kesehatan, secara etis hal ini tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan, keadilan dan keadaban. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan dasar penalaran Teori Hukum Kritis, Teori Hukum Kodrat bahwa hukum dibangun atas pondasi nilai etik, Teori Positivisme untuk melakukan pembadanan nilai-nilai kemanusiaan dalam aturan hukum dan Teori Hukum Responsif yang menegaskan tentang perlunya hukum yang mengakomodir kebutuhan masyarakat secara dinamis. Hukum yang responsif bagi kebutuhan masyarakat Indonesia, dibangun diatas nilai khas Indonesia yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, atas dasar prinsip penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia (human dignity) dan prinsip keberpihakan pada kaum yang lemah (vulnerable). Penelitian doktrinal pada aras dogmatik, teoritis dan filosofis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif Kemanusiaan yang adil dan beradab, perlindungan hukum melalui regulasi yang ada saat ini, yaitu Undang-Undang tentang kesehatan berikut peraturan lain di bawahnya dari segi struktur dan substansi belum memadai dan diprediksi membuka akses terjadinya pelanggaran hukum lainnya di masa mendatang. Solusi yang ditawarkan adalah Perlindungan hukum berparadigma Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang diwujudkan melalui postulat hukum yang Responsif, Harmonis dan Antisipatif, yang diaplikasikan pada perlindungan hukum bagi peneliti, pelayan kesehatan dan pasien sebagai pengguna Human Stem cell di bidang kesehatan. Disertasi ini merekomendasikan perlunya peran negara dalam riset dan pemanfaatan Human Stem cell, Legal reform berupa rekonstruksi Undang-Undang, studi interdisipliner untuk menciptakan hukum yang baru, revitalisasi fungsi lembaga etik dan profesi, optimalisasi sanksi terhadap kejahatan Human Stem cell serta meningkatkan peran serta masyarakat. Kata kunci: Perlindungan hukum, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Human Stem cel

KONSTRUKSI KODE ETIK PROFESI DALAM BINGKAI NILAI KEINDONESIAAN

Perkembangan peradaban manusia yang semakin modern membentuk pola solidaritas organis, yang menyebabkan berbagai pekerjaan semakin terspesialiasasi. Di ruang publik, setiap orang yang bekerja terutama kaum profesional, dipandu oleh etika kerja sebagai tata nilai yang menjadi dasar dan orientasi dalam bersikap tindak. Profesi dipandang sebagai highly specialized intellectual, yang tidak semata-mata profit oriented tetapi berkonsentrasi terhadap pelayanan etis. Pelanggaran etis profesi berpotensi untuk terjadinya malaadministrasi dan malapraktik profesi yang merugikan kepentingan umum. Di tengah percaturan masyarakat global, dibutuhkan adanya Kode Etik Profesi sebagai instrumen social control sarat nilai, tetapi responsif dalam menghadapi dinamika perkembangan masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan konseptual dan eklektik terhadap prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Keindonesiaan, sebagai fundamental norm dalam Konstruksi Kode Etik Profesi Indonesia, sehingga para profesional memiliki character building sebagai bangsa Indonesia yang berkualitas untuk turut serta mengambil bagian dalam peradaban global. Kode Etik Profesi yang disusun dengan bingkai keindonesiaan ini menjadi himpunan norma moral yang memiliki sanksi, sehingga berfungsi bukan hanya sebagai instrumen social control tetapi juga instrumen perlindungan bagi setiap profesi untuk dapat berdiri dengan berwibawa serta memberi penghormatan penuh terhadap hak-hak manusiawi secara otonom dan rasional

Pelayanan Telekonsultasi Melalui Halodoc dalam Perspektif Hukum Kesehatan

Perkembangan ekonomi dan teknologi Indonesia sangat pesat, demikian juga dalam hal model pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi virtual jarak jauh, yaitu telemedicine. Telemedicine merupakan pelayanan Kesehatan jarak jauh yang dilakukan secara online dan pelayanan ini sedang marak saat ini . Telekonsultasi merupakan bagian dari telemedicine, bagian penting dari pelayanan telemedicine. Pelayanan Kesehatan telekonsultasi ini comtohnya pelayanan yang diselenggarakan oleh platform Halodoc. Platform ini merupakan platform yang marak pengguna di Indonesia saat ini, Platform ini menyediakan berbagai fasilitas seperti konsultasi online (telekonsultasi), pembelian obat dan vitamin baik yang diresepkan dokter atau tidak diresepkan dokter. fasilitas tes laboratorium hingga membuat janji dengan rumah sakit tanpa antri. Legalitas aeorang dokter dalam platform Halodoc ini hanya membutuhkan Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR). Tulisan ini merupakan hasil penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa belum ada aturan secara khusus untuk mengatur tentang telekonsultasi ini, aturan yang ada hanya mengatur tentang rujukan pasien dalam fasilitas pelayanan Kesehatan saja. Legalitas dokter masih membutuhkan pengaturan lebih spesifik, meskipun dokter yang melayani sudah memiliki Surat Tanda Registrasi , namun legalitas platfprm penyelenggara harus membutuhkan kontruksi norma, sehingga batas tanggungjawab hukum dapat memberi kepastian dan keadilan

THE SELLER’S LIABILITY DUE HIDDEN DEFECTIVE PRODUCTS IN THE ONLINE SELLING AND BUYING TRANSACTION BASE ON UUPK

The seller offers goods with online media by relying on the description of the goods in the form of videos or photos so that consumers cannot directly check the goods to be purchased. This article analyzes the seller's liability due to hidden defects in online buying and selling transactions. This study uses a normative juridical approach. Results of the study show that hidden defective products sold by sellers in online transactions are the absolute responsibility of the seller as regulated in Article 19 of the UUPK, as well as the provisions of Articles 1365 and 1865 of the Civil Code, namely the seller is responsible for the goods sold. However, this responsibility must be proven that the seller did make a mistake, and the result of the mistake has been detrimental to the consumer. Besides the obligation of consumers to be careful, consumers also need to get protection

KONSTRUKSI HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN BAGI PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Perkembangan teknologi dewasa ini merupakan bentuk revolusi dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat telah berevolusi menjadi “masyarakat informasi” (informan society). Pengaruh kuat Amerika Serikat yang mengubah system ekonomi dari manufacturing based economy menjadi based economy to service, membentuk main stream dunia bahwa negara maju adalah negara yang menguasai dunia cyber. Jika di bidang ekonomi ada e-commerce, di bidang politik sosial politik mulai menggunakan e-government. Hal ini erat kaitannya dengan hukum. Tulisan ini mengkaji pengaturan hukum tentang egovernment dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta melihat implikasi Undang-undang tersebut bagi perkembangan hukum di Indonesia. Dengan bingkai teori Volgeist dan Law as a tool of social engineering. Karya ini membatasi diri pada keberadaan Undang-Undang serta sarana pembentukan character suatu bangsa. Character suatu bangsa dibangun dalam kepastian hukum tanpa mnegurangi kemanfaatan yang dapat dijangkau secara optimal di berbagai bidang kehidupan serta tidak meninggalkan keadilan sebagai keutamaan (sommum bonum) dalam berhukum yang bermartabat. Sinergitas antara regulator, operator, dan pengguna teknologi informasi merupakan modal dasar yang kuat dalam membangun National Cyber Defence dalam menghadapi potensi ancaman yang bersumber dari pemanfaatan teknologi informasi yang destruktif. Character building yang terbingkai dalam wawasan Kebangsaan hendaknya menjadi anima legis sejak dari tahap penyusunan Undang-undang hingga saat terjadi penyelesaian sengketa di Pengadilan maupun Lembaga Arbitrase.Kata kunci : konstruksi hukum, wawasan kebangsaan, e-governmen

KONSEP “HUKUM SEKSUAL” SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PEMBUAT VIDEO MESRA (SEX TAPE MAKER)

AbstractThe evolution of the era from time to time, forming technology even more sophisticated. Capturing moments with your lover such as recording intimate videos is something that is often done by many people, especially adolescent. But in recording the video, there are several things that need to be considered. For example, there must be an agreement or consent between the two parties so there’s no misleading which could be categorized as a criminal act of pornography. If that happens, then there is a need for a “legal umbrella” that protects the video makers. Hitherto, the “legal umbrella” about the form of legal protection for these intimate video makers has not been clearly written. In this study, the authors used a juridical normative method, based on acts as the basis for the research. The acts that are used as a reference are Acts 44 of 2008 concerning Pornography, Government Regulation 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions, and Act 19 of 2016 concerning Amendments to Acts 11 of 2008. regarding Electronic Information and Transactions. Furthermore, the author also used a descriptive method which undertake research using data that was taken from the society through an online seminar to find out the society perspective about recording intimate videos which is the topic of the author's research.Keywords: consent;  intimate videos;  legal protectionAbstrakPerkembangan zaman membuat teknologi menjadi semakin canggih dan digunakan di segala bidang. Teknologi membawa perubahan gaya hidup. Kebiasaan mengabadikan momen dengan pasangan seperti membuat video mesra merupakan gaya hidup yang kerap kali dilakukan oleh banyak orang, terutama dari kalangan muda. Tetapi dalam pembuatan video tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu harus ada persetujuan atau consent antara kedua belah pihak agar hal ini tidak berujung pada  tindak pidana pornografi. Pembuatan video yang bertujuan untuk dokumentasi pribadi berkemungkinan untuk menjadi objek Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undang, dengan berdasarkan pada undang-undang sebagai dasar penelitian. Undang-Undang yang dijadikan sebagai acuan penelitian adalah UU No. 44-2008. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dari random sampling data kuisioner yang diambil di masyarakat melalui sebuah seminar online guna mengetahui pemikiran dan pandangan masyarakat tentang pembuatan video mesra yang menjadi topik penelitian peneliti

The Urgence Of Expert Witness Certification In Criminal Cases

This research is a normative legal research. Expert witnesses are needed in the trial process to provide clarity regarding the evidence presented in the trial process. For this reason, every person who will provide testimony as an expert witness in a trial must have a certificate of expertise as an expert witness, which is given by the Supreme Court or an official institution that obtains permission from the Supreme Court. The goal is that the information given at the trial can be justified legally and morally. Mistakes in providing information in court can be detrimental to the parties in litigation